Tugas Ilmu Perundang-Undangan #11

7:40 PM

Tugas 11 PEMBUATAN BAGIAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Langkah-langkah pembentukan perundang-undangan menurut Jazim Hamidi dalam makalahnya dijelaskan, susunan pembentukan perundang-undangan terdiri dari:
1. Pengkajian (Interdisipliner)
a.       Sudah mendesak untuk diatur undang-undang.
b.      Kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan timbul dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.
2. Melakukan Penelitian
a. Penelitian hukum/hasil penelitian.
b. Hukum nasional/hukum negara lain yang mengatur materi yang bersangkutan.
c. Penyusunan naskah akademik.
d. Penyusunan rancangan undang-undang.
e. Penyusunan peraturan pemerintah dan seterusnya.
Adapun yang menjadi pokok-pokok penelitian adalah:
1. Asas-asas hukum.
2. Kaidah-kaidah hukum.
3. Lembaga-lembaga hukum.
4. Cara/proses pelaksanaan.
Sedangkan tahap-tahap pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Maria Farida Indrati. S, pada umumnya dilakukan sebagai berikut:
1. Perencanaan penyusunan undang-undang.
Proses pembentukan undang-undang menurut Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dilaksanakan sesuai dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang merupakan perencanaan penyusunan undang-undang terpadu antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia.
(Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. (Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
2. Persiapan pembentukan undang-undang.
Rancangan undang-undang dapat berasal dari (Anggota) Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun dari Dewan Perwakilan Daerah yang disusun berdasarkan Prolegnas. Dalam hal tertentu Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang diluar Prolegnas.
3. Pengajuan rancangan undang-undang.
Pengajuan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
Selanjutnya yang menjadi pokok kajian adalah mengenai pembentukan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan pengesahan rancangan peraturan daerah, harus perpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Disamping itu, peraturan daerah akan lebih oprasional lagi jika dalam pembentukkannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 147 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subyek dan obyek hukum yang akan diaturnya. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupti/Walikota, hal ini diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Pasal 140 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
Hampir sama dengan proses pembuatan undang-undang, proses pembuatan Perda juga dapat muncul melalui dua jalur, yaitu atas usulan eksekutif (pemda) dan atas usulan legislatif (DPRD). Selama kebijakan otonomi bergulir yang ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, instrumen hukum dari pemerintah pusat yang dijadikan landasan atau acuan dalam menyusun peraturan di tingkat daerah terbatas pada PP No. 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dan Kepmendagri No. 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Dalam prakteknya, karena lazimnya prosedur penyusunan rancangan Perda atas usulan DPRD diatur dalam tata tertib DPRD yang penyusunannya mengacu pada PP No. 21 Tahun 2001 maka usulan rancangan Perda atas usulan DPRD lebih mengacu pada PP No. 1 Tahun 2001. Sedangkan Kepmendagri No. 23 Tahun 2001 lebih diperlakukan sebagai pedoman penyusunan rancangan Perda atas usulan pemda.
Tata tertib DPRD yang menjadi pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) ternyata tidak hanya sekadar mengacu pada PP No. 1 Tahun 2001, kenyataannya tatib yang disusun oleh DPRD yang dituangkan dalam keputusan DPRD malah menyerupai PP No. 1 Tahun 2001. Itu sebabnya dari segi isi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar tatib di seluruh kabupaten/kota, kecuali untuk hal yang sifatnya penyesuaian. Misalnya persyaratan jumlah minimal anggota untuk bisa mengajukan usulan. Sebagai contoh, tatib DPRD Kota Balikpapan hanya mensyaratkan sekurang-kurangnya empat orang yang terdiri dari lebih satu fraksi, sementara Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kertanegara menpersyaratkan minimal lima orang yang berasal dari lebih satu fraksi. Padahal dilihat dari isinya, dalam PP No. 1 Tahun 2001 boleh dikatakan ruang bagi partisipasi publik untuk memberikan masukan sangat sempit. Ironisnya, tatip DPRD justru menutup diri sama sekali dan tidak mengagendakan konsultasi publik dan cenderung elitis.
Lain halnya dengan Raperda usulan DPRD, prosedur penyusunan Raperda usulan pemda saat ini diatur melalui Kepmendagri No. 23 Tahun 2001. Pada bagian mengingatnya kepmendagri ini mencantumkan Keppres No. 188 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, namun demikian kepmendagri ini tidak dapat dikatakan sebagai aturan pelaksanaan dari keppres tersebut. Hal ini tidak lain dikarenakan Keppres No. 188 Tahun 1998 hanya diperuntukkan untuk penyusunan UU, tidak untuk Perda atau peraturan yang lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencantuman Keppres No. 188 Tahun 1998 merupakan suatu kekeliruan meskipun dari segi materi kepmendagri ini merupakan dari Keppres tersebut. Dilihat dari segi isinya, kepmendagri No. 23 Tahun 2001 pun belum memberikan peluang yang banyak kepada publik untuk berpartisipasi dalam penyusunan Raperda.
Sesuai dengan dasar kewenangan penyusunan Perda, perancang Perda adalah aparat pemda dan anggota DPRD. Dalam pembuatan peraturan setidak-tidak pihak-pihak tersebut mengerti dasar-dasar teknik pembuatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang sering timbul di tingkat perancangan Perda adalah aparat yang berwenang kurang memiliki kemampuan mengenai mekanisme pembuatan perundang-undangan. Sebagai contoh, aparat bagian hukum Pemda Kabupaten Merangin mengakui bahwa kemampuan drafting DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif masih sangat terbatas sehingga tidak dapat dihindari jika eksekutiflah yang kemudian menjadi mesin penyusun Perda-perda yang ada di Merangin. Selain itu sejak tahun 2001, dari ± 42 Perda yang telah dihasilkan Kabupaten Merangin, belum satu pun yang merupakan hasil inisiatif DPRD. Ini terjadi karena kesalahan persepsi oleh anggota DPRD Merangin mengenai hak inisiatif seperti yang dimaksud dalam UUD 1945. Sebagaimana dikemukakan Ketua Komisi B DPRD, inisiatif penyusunan peraturan perundangundangan diartikan hanya sebagai memunculkan ide saja, dan selanjutnya ide tersebut diserahkan kepada eksekutif untuk ditindaklanjuti menjadi Perda. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa institusi yang ada sebagai pihak yang berwenang menyusun Perda, masih kurang memadai untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Sayangnya kekurangmampuan menciptakan produk hukum yang berkualitas itu tidak diimbangi dengan pelibatan publik untuk berperan aktif. Tidak heran jika produk-produk yang dihasilkan di tiap-tiap daerah agak mirip bahkan tak jauh beda dari segi isi karena praktek copy paste yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang lain. Hampir seluruh kabupaten di Indonesia memiliki Perda mengenai pemerintah daerah yang tidak mempunyai perbedaan signifikan satu dengan yang lain. Jumlahnya selalu sama, berkisar antara 11 – 13 buah, demikian pula dengan judul-judul yang digunakan.
Corak pelaksanaan otonomi daerah, yang berimbas pada proses pembuatan kebijakan daerah, dalam realitanya lebih diartikan sebagai politik bagi-bagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta dijadikan peluang bagi elitelit politik lokal untuk membangun kekuatan-kekuatan politik di tingkat lokal, maka perhatian terhadap publik tidak jauh beda ketika rezim orde baru berkuasa. Masih bertahtanya pandangan kolot bagian hukum pemda turut menyumbang pada upaya pelanggengan proses pembuatan kebijakan daerah yang anti terhadap partisipasi publik. Rakyat masih tetap dianggap sebatas penyampai aspirasi, sementara tugas untuk menuangkannya dalam bentuk kebijakan daerah masih menjadi wewenang pemda dan DPRD semata. Selain itu, birokrasi lama yang penuh liku masih tetap bertahan karena memang kenyataannya SDM yang ada merupakan pemain lama yang terbiasa dengan pola lama. Akibatnya, acap kali peraturan pusat yang sifatnya pedoman oleh aparat daerah diterjemahkan sebagai instruksi sehingga tidak perlu aneh jika produk hukum yang dihasilkan cenderung seragam.
Sifat seragam produk yang dihasilkan oleh daerah-daerah tersebut mengindikasikan bahwa proses penentuan obyek atau materi yang hendak diatur dalam Perda tidak berangkat dari identifikasi kebutuhan nyata masyarakat. Dampak yang timbul kemudian adalah munculnya konflik-konflik baru ketimbang menyelesaikan permasalahan lama. Oleh karena itu, diperlukan suatu penataan ulang terhadap peraturan yang mengatur mengenai pembuatan kebijakan daerah untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik.
Penyusunan/Drafting Rancangan Peraturan Daerah
Berdasarkan Kepmendagri No. 23 Tahun 2001, drafting Raperda dilakukan setelah Kepala daerah memberikan persetujuan terhadap usulan Raperda dan diteruskan dengan pemberitahuan kepada bagian hukum dan dinas/lembaga teknis daerah oleh sekretaris daerah. Untuk membantu menyusun Raperda tersebut, pemrakarsa dapat membentuk Tim Asistensi antar Dinas/lembaga teknis daerah atau disebut juga Tim Unit Kerja, yang diketuai langsung oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah untuk menyusun Raperda tersebut. Kepala Bagian Hukum secara otomatis akan bertindak sebagai sekretaris di dalam Tim tersebut.
Pembentukan tim ini selambat-lambatnya 21 hari sejak dikeluarkannya surat sekda mengenai pemberitahuan persetujuan prakarsa. Sebelumnya, sekda sendiri yang langsung mengajukan pembentukan tim asistensi kepala seluruh pimpinan dinas/lembaga teknis daerah yang terkait, selambat-lambatnya 7 hari sejak Raperda disetujui oleh kepala daerah. Pimpinan dinas/lembaga teknis daerah menunjuk orang yang akan duduk di dalam tim asistensi. Usulan nama dari masing-masing dinas/lembaga teknsi daerah paling lambat 7 hari terhitung sejak sekda mengajukan permintaan. Secara berkala, ketua tim asistensi akan melaporkan perkembangan pembahasan kepada sekda dan pimpinan dinas/lembaga terkait daerah. Setelah selesai menuntaskan tugasnya, tim asistensi melaporkan hasil perumusan akhir Raperda kepada sekda dan pimpinan dinas/lembaga teknis daerah, disertai penjelasan. Selanjutnya sekretaris daerah mengajukan Raperda tersebut kepada kepala daerah, sekaligus menyipakan Nota Penyampaian kepala daerah kepada DPRD.
Pada proses penyusunan Raperda yang merupakan usulan dari DPRD, menurut PP No. 1 Tahun 2001, drafting Raperda baru dapat dimulai setelah rapat paripurna DPRD memutuskan menerima dan menetapkan usulan menjadi usulan DPRD, pembahasan lebih lanjut atas usulan tersebut dilakukan oleh komisi/rapat gabungan komisi/panitia khusus. Dalam hal pembahasan diserahkan kepada pansus, pimpinan DPRD membentuk pansus. Komisi adalah salah atau alat kelengapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Salah satu tugas komisi adalah melakukan pembahasan terhadap Perda dan rancangan keputusan DPRD. Sama seperti pamus dan komisi, pansus juga merupakan alat kelengkapan DPRD yang dibentuk pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan dari pamus. Tetapi, tidak seperti pamus dan komisi yang bersifat tetap, pansus bersifat sementara. Pansus dibentuk untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas tertentu dengan kemungkinan diperpendek atau diperpanjang jangka waktunya.
Komisi/rapat Gabungan Komisi/Pansus yang ditugasi untuk membahas Raperda tersebut lewat pimpinannya memberikan penjelasan kepada seluruh anggota DPRD dalam rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, kepala daerah memberikan pendapat yang kemudian dijawab oleh pimpinan komisi/rapat gabungan komisi/pansus. Sebelumnya, Raperda tersebut disertai penjelasannya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah secara tertulis, melalui sekretaris daerah. Pada tahap drafting, keterlibatan publik juga tergantung pada niat baik dan kesadaran pemda maupun DPRD untuk membuka ruang bagi pihak yang berkepentingan terhadap Raperda yang akan disusun untuk dapat terlibat. Namun demikian, niatan ini juga dipengaruhi oleh minimnya kemampuan legal drafting dan substansi para anggota DPRD. Keterlibatan masyarakat dan ornop juga tergantung pada pendekatan yang dilakukan mereka kepada pemda dan anggota DPRD. Sebagai contoh, penyusunan Perda Kutai Barat tentang Pemerintahan Desa difasilitasi secara aktif oleh ornop SHK Kaltim. Dalam hal ini SHK tidak hanya memfasilitasi publik untuk terlibat tetapi dipercaya untuk menyusun draft awal bersama masyarakat. Dalam penyusunan Raperda Wonosobo juga demikian, Arupa dan ornop lainnya malah diberi kepercayaan untuk menyusun draft.
Di Sumatera Barat, hal yang sama terjadi pada tahap penyusunan Raperda provinsi tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat, publik yang tergabung dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) ikut menjadi anggota tim penyusun Raperda. Meskipun masyarakat (wakil LKAAM) yang terlibat dalam drafting Raperda tersebut telah memberikan masukan dan pemikiran terkait dengan substansi Raperda yang sedang disusun, namun kenyataannya pendapat dan pemikirannya tidak digubris oleh oleh pihak eksekutif.

Share This Story

Tags: ,

You Might Also Like

0 comments